Indonesia adalah negara dengan tanah yang subur, sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hal yang paling dibutuhkan dalam pertanian adalah pestisida untuk merangsang tumbuhnya tanaman. Namun hal ini banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti memalsukan pestisida dan menjualnya dengan harga yang lebih murah serta dampaknya yang dapat merusak kesuburan tanah dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penuntutan tindak pidana pemalusan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes dan bagaiman hambatan serta solusi dalam proses tindak pidana pemalusan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan berdasarkan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran dan situasi yang terkait dengan proses penuntutan tindak pidana pemalusan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida yakni prosedur yang dijalankan disamakan dengan prosedur penanganan perkara tindak umum lainnya, yang diawali oleh dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang akan diemban penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dimaksudkan sampai berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk menetapkan penetapan hari sidang dan hari penahanan. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam proses tindak pidana di Kejaksaan Negeri Brebes yakni kapasitas gudang penyimpanan yang tidak mampu menampung keseluruhan pestisida. Solusi untuk menutupi hambatan tersebut adalah pihak Kejaksaan Negeri Brebes berkordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dan PT Croplife Indonesia dengan menitipkan barang bukti 30 (tiga puluh) karung berisi pestisida berbagai merek dan memusnahkan barang bukti tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kata Kunci: Pestisida, Proses Penuntutan, Tindak Pidana