Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaku usaha dapat memperoleh kredit untuk tambahan modal perusahaan dengan menggunakan mereknya sebagai objek beban atau sebagai objek Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Hak atas Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Bagaimana kedudukan hak merek dalam pembebanan jaminan Fidusia.
Metode penelitian yang digunakan salam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menggunakan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli, untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder.
Jaminan Fidusia atas hak merek dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu dan mendapatkan sertifikat merek sebelum dapat digunakan. Jadi sertifikat merek memiliki nilai dan arti penting dalam proses jaminan merek. Kedudukan Hak Atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia tergantung pada bagaimana itu dikategorikan, merek dapat dianggap sebagai hak milik bergerak yang tidak berwujud, yang memungkinkan untuk diwakili dengan cara yang sama seperti barang bergerak lainnya dalam kontrak yang sama, dengan beberapa penyesuaian.

Kata Kunci: Hak Merek, Jaminan Fidusia, Tambahan Modal, Jaminan