Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada dasarnya bertumpu pada Pasal 224 HIR, namun pada kenyataannya hal ini kerap disimpangi dengan dasar adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hal ini kerap kali juga merugikan debitor dengan seringnya eksekusi objek benda jaminan hak tanggungan secara tiba-tiba tanpa memperhatikan kedudukan debitor dengan hanya berlandaskan pada risalah lelang semata tanpa mengindahkan Pasal 224 HIR. Adapun tujuan dari disertasi ini ialah untuk menganalisis dan menjelaskan terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan saat ini yang belum mampu mewujudkan keadilan; untuk mengetahui dan menjelaskan kelemahan-kelemahan yang ada pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan saat ini; untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap debitor dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan yang berbasis pada keadilan Pancasila. Metode penelitian dalam disertasi ini ialah non-doktrinal dengan paradigma konstruktivisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan eksekusi benda objek jaminan hak tanggungan saat ini belum berkeadilan hal ini dikarenakan eksekusi parate sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengakibatkan celah penyalah gunaan keadaan oleh Kreditor kepada debitor yang pada akhirnya akan merugikan debitor.
Kelemahan-kelemahan pada pelakasanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan saat ini ialah kelemahan peraturan hukum yaitu pelaksanaan Pasal 6 UUHT menggunakan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/ 2016 Tentang Petunjuk Tehnis Lelang yang tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaiatan Dengan Tanah dan juga bertentangan dengan ketentuan eksekusi menurut HIR. Kemudian kelemahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan yang tidak mampu memberi kepastian hukum kepada pemenang lelang dkarenakan hasil lelang objek jaminan hak tanggungan hanya memberikan risalah lelang bukan sertifikat kepemilikan tanah yang telah di ubah status kepemilikannya dan penyerahan fisiknya. Adapun perubahan yang dilakukan ialah memasukan adanya kewajiban bahwa eksekusi parate harus dengan sepengetahuan debitor dan sebelumnya perlu adanya tes atau audit terkait kebenaran adanya unsur cacat janji sebelum melakukan eksekusi melalui audit yang dilakukan pihak appraisal yang netral dan tidak memiliki kedekatan dengan Kreditor maupun debitor. Kemudian sebelum melakukan lelang perlu dilakukan pengosongan fisik benda jaminan hak tanggungan terlebih dahulu sebagai bentuk (feitelijke levering).

Kata Kunci : Debitor, Eksekusi, Hak Tanggungan, Keadilan,
Rekonstruksi