Ridlo, Aslam (2021) REKONSTRUKSI PENGAWASAN DPRD DIY TERHADAP DANA KEISTIMEWAAN YANG BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Baca Disini (294kB) | Download (294kB)
	Text ABSTRAK.pdf Baca Disini (389kB) | Download (389kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (352kB) | Download (352kB)
	Text BAB 1.pdf Baca Disini (903kB) | Download (903kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (526kB) | Download (526kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (351kB) | Download (351kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (509kB) | Download (509kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (855kB) | Download (855kB)
	Text BAB 6.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (318kB) | Download (318kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (393kB) | Download (393kB)
	Text Doktor Ilmu Hukum_10302000094_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD DIY berkewajiban menjamin terlaksananya tujuan pengaturan Keistimewaan DIY yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat DIY dalam pemerintahan yang demokratis
Fungsi pengawasan DPRD DIY dalam penyelenggaraan keistimewaan DIY akan dipengaruhi oleh pola hubungan yang adil dan demokratis antara DPRD DIY dengan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah lainnya, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Keduanya mempunyai legitimasi konstitusional, Gubernur DIY sebagai Sultan dan Wakil Gubernur DIY sebagai Adipati ditetapkan oleh Undang- undang, DPRD DIY merupakan representasi rakyat karena mereka dipilih secara konstitusional oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi
Dana Keistimewaan merupakan instrumen budgeting bagi pelaksanaan lima kewenangan DIY. Sejak dimulainya pelaksanaan Undang-Undang 13 tahun 2012 Tentang keistimewaan DIY, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan belum berjalan secara berkeadilan, sehingga diperlukan adanya rekonstruksi hukum.
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkkan untuk menemukan suatu pemikiran atau gagasan serta teori baru mengenai fungsi pengawasan DPRD DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis ketata negaraan, pendekatan politis dan pendekatan komparasi.
Analisa data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut. Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta : “Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY”tidak memberikan ruang bagi DPRD DIY terhadap perencanaan Dana Keistimewaan. Bunyi klausula Pasal 2 ayat 5 : “Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran” tidak memberikan ruang pengawasan bagi DPRD DIY pada tahapan pelaporan
Untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang berkeadilan, diperlukan upaya rekonstruksi hukum terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 2 ayat 5

Keyword : hak istimewa, undang-undang, keistimewaan, pengawasan, DPRD

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Masdurohatun, Anis | nidn0605036205, UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	02 Jun 2022 06:50
Last Modified:	02 Jun 2022 06:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22646

Actions (login required)

View Item