Perkembangan pencarian dan pertolongan di Indonesia dewasa ini cukup pesat, tidak hanya menyangkut berbagai jenis bencana, kecelakaan dan kondisi membahayakan jiwa, tapi teknologi yang digunakan serta fasilitas pendukungnya sudah mengarah pada penggunaan alat yang canggih. Sayangnya hal ini belum berbanding lurus dengan perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (rescuer). Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan yang ada saat ini belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap petugas pencarian dan pertolongan (rescuer) di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merangkum tiga tujuan penelitian, yaitu, pertama, menjelaskan dan menganalisis instrument hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap petugas pencarian dan pertolongan (rescuer) di Indonesia saat ini, kedua, mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap petugas pencarian dan pertolongan (Rescuer) di Indonesia saat ini, dan ketiga, menganalisis dan merekonstruksi perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (rescuer) di Indonesia yang berbasis nilai berkeadilan. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, khususnya kebijakan hukum dalam bidang pencarian dan pertolongan, dilakukan dengan wawancara, observasi dan perbandingan. Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Dengan jenis penilitian deskriptif kualitatif. Teori hukum yang digunakan teori keadilan, teori kewenangan, teori pertanggungjawaban hukum, teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan merupakan Undang-Undang utama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di Indonesia saat ini, selain sebagaimana undang-undang tersebut, masih terdapat Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Pelayaran yang memberikan tugas terhadap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai instansi induk petugas pencarian dan pertolongan (Rescuer) dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum mengatur secara eksplisit perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (rescuer), secara kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) juga perlu melakukan restruksturisasi organisasi pada tingkat Kantor Pencarian dan Pertolongan sampai tingkat Pos Pencarian dan Pertolongan, penambahan jumlah sumber daya manusia, serta perlu adanya pendidikan formal tentang pencarian dan pertolongan dimulai dari jenjang pendidikan dasar. Sehingga penulis melakukan rekonstruksi perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (rescuer) yang berkeadilan, terkhusus pada pasal 8, pasal 35 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
Kata kunci : Rekonstruksi, Rescuer, Perlindungan Hukum.