Pembukaan status HIV dari Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan masih menjadi kendala didalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Indonesia. Setiap tahun kasus terus bertambah dan semakin menghawatirkan. Kiranya perlu merekonstruksi perundang-undangan terkait pasal- pasal rahasia kedokteran yang selama ini menghambat pelaksanaan pencegahan penularan HIV.
Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk medeskripsikan fenomena empiris dengan paradigma konstruktivisme, pendekatan socio-legal dan metode hermeneutika serta sebagai pisau analisis digunakan Teori Keadilan, Teori Interaksionisme Simbolik, Teori Rahasia Pekerjaan, Teori Bekerjanya Hukum, Teori Black Box, Teori Hukum Responsif, dan Teori Hukum Progresif dalam mengungkap, menggali makna dan memahami fenomena dari ODHA dalam pembukaan rahasia status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dari ODHA tentang HIV/AIDS belum seluruhnya dipahami sehingga tidak adanya kesadaran untuk membuka status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan dan petugas kesehatan. Perlu persiapan mental pada saat membuka status. Stigma dan diskriminasi masih sangat melekat di masyarakat.
Pembukaan Rahasia Kedokteran yang belum ditaati oleh para ODHA berdampak kepada perlindungan kesehatan keluarga inti dan tenaga kesehatan, padahal merupakan kewajiban ODHA dalam ikutserta mencegah penularan HIV/AIDS, sehingga keadilan dan hak sehat orang lain terabaikan. Terjadi dilemma pada tenaga kesehatan jika membuka status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan lain, maka petugas kesehatan akan bersinggungan dengan hukum pidana, perdata dan kode etik kedokteran. Dengan demikian proses bekerjanya hukum dalam pembukaan rahasia ini menjadi masalah karena harus seijin yang bersangkutan, kemudian disisi lain ODHA tidak adanya sanksi hukum dengan perilaku ini. Keadilan bisa ditegakan jika pembuat hukum, penegak sanksi, dan pemegang peran mampu berelaborasi dengan kebijaksanaan yang mengakomodir kepentingan sosial kemasyarakatan.
Rekonstruksi prosedur pembatasan pembukaan rahasia kedokteran kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan, serta rekonstruksi Pasal 48 UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 57 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 38 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 5, Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, bahwa rahasia kedokteran dalam kasus HIV wajib dibuka kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan tanpa persetujuan pasien.
Kata Kunci : HIV/AIDS, rekonstruksi, rahasia kedokteran, ODHA, keluarga inti