Undang-Undang KUP tidak mengatur tentang pidana pengganti pidana denda. Apabila mengacu pada Pasal 30 KUHP, jika terpidana tidak membayar sama sekali uang denda, maka wajib menggantinya dengan menjalani pidana kurungan. Tujuan Penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan belum berkeadilan, untuk memahami dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan belum berbasis keadilan dan merekonstruksi regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan berbasis nilai keadilan. Metode penelitian dengan paradigma konstruktivisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan sumber data sekunder, analisis deskritif kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) setelah jangka waktu dipidana karena tidak dapat membayar pidana denda menjadi sangat sulit dilakukan eksekusi, sehingga menjadi tunggakan secara terus menerus oleh Jaksa Eksekutor. Undang-Undang KUP tidak mengatur secara limitatif, sehingga Pidana Denda tidak dapat dieksekusi. Kelemahan Struktur Hukum, bahwa sesuai dengan kewenangan Jaksa sebagai eksekutor, jika terpidana (Wajib Pajak) tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan subsidiair pidana penjara. Akan tetapi jika subsidiair pidana penjara tersebut tidak secara tegas dimuat dalam tuntutan/ putusan pengadilan, oleh sebab itu tidak secara otomatis dapat dilaksanakan oleh Jaksa. Kelemahan Substansi, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang KUP tidak mengatur tentang pidana pengganti pidana denda. Apabila mengacu pada Pasal 30 KUHP, jika terpidana tidak membayar sama sekali uang denda, maka wajib menggantinya dengan menjalani pidana kurungan. Kelemahan Kultur Hukum, bahwa dalam Undang-Undang KUP sampai saat ini regulasinya belum dapat membuat efek jera dan belum dapat memaksimalkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Kelemahan regulasi Undang-Undang KUP menjadi celah hukum bagi wajib pajak yang membandel / pengemplang pajak yang dengan kesengajaan. Rekonstruksi nilai dengan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana perpajakan, selain itu juga dapat mengoptimalkan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan. Rekonstruksi Regulasi, dengan merekonstruksi Undang-Undang KUP yang terakhir direvisi dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 supaya berkeadilan dengan menambah regulasi baru yang tercantum dalam Pasal 41 D. Temuan gagasan baru berdasarkan rumusan makna yang dihasilkan adalah ”Sanksi Pidana Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan".

Kata Kunci: Tindak Pidana Perpajakan, Sanksi Pidana, Nilai Keadilan.