Tingkat ekonomi Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Hal ini mendorong tingginya angka kebutuhan akan masyarakat tentang tanah, yang terjadi dengan banyaknya jual beli tanah. Perbuatan jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang pemindahannya harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan Akta Jual Beli (AJB) serta dilakukan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:
1). Pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan akta jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. 2). Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan akta jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.
Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan akta jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yaitu dimulai dengan transaksi jual beli, setelah jual beli tercapai harus AJB oleh PPAT serta disaksikan oleh para pihak. PPAT harus memerika kelengkapan data seperti sertifikat, bukti pembayaran pajak dan kelengkapan identitas par apihak. Selanjutnya Akta PPAT tersebut berserta berkas-berkas lainnya seperti surat permohonan pendaftaran, Sertifikat tanah atau letter D, girik atau bukti kepemilikan lain, identitas para pihak, NPWP, surat nikah dan bukti pelunasan pembayaran pajak PBB dibawa ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan menjadi sertipikat hak milik bagi pemagang hak atas tanah yang baru. Setelah proses pendaftaran selanjutnya menunggu verifikasi data dari Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertifikat. 2) Hambatan dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan akta jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yaitu masih banyaknya tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat merasa enggan untuk mengurus peralihan hak atas tanahnya disebabkan adanya biaya yang menurut mereka cukup tinggi dan hanya akan menyita waktu mereka, lamanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Proses Balik Nama Sertifikat Yang Bukti Kepemilikannya Masih Berupa Surat Daftar C (Letter C) Kelurahan, kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, dan pensertipikatan tanah. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi atau menerbitkan brosur-brosur tentang pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah, membenahi kinerja Kantor Pertanahan melalui kursus/pelatihan dan membenahi administrasi karena sebagai pengorganisasian sumber daya manusia.

Kata Kunci: Peralihan Hak Tanah, Jual Beli, Akta Jual Beli