Notaris merupakan salah satu pejabat umum (openbaar ambtenar) yang berwenang membuat segala jenis perjanjian yang berbentuk akta autentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-aktanya dan mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya. Namun sering kali terjadi notaris melakukan hal diluar kewenangannya, salah satunya sebagai pihak yang menerima penitipan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam hal menerima penitipan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, lalu dikaitkan dengan teori yang sesuai agar dapat menarik hipotesis serta didukung data penelitian di lapangan, dan juga penyelesaian secara keperdataan jika terjadi sebuah sengketa.
Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada kesimpulan pertama dan kedua.
Dalam hal penyetoran biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada dasarnya disetor oleh para penghadap klien notaris, namun dalam praktiknya sering ditemui bahwa notaris banyak dipercaya oleh para penghadap/klien untuk membayarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari kliennya. Terkait hal ini, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kewenangan seorang Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah untuk membayarkan pajak jual beli tanah dari kliennya atau penghadap, namun jika para penghadap/klien memberikan kuasa kepada notaris yang bersangkutan untuk mewakili untuk membayarkan pajak jual beli tanah yang berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kas negara, maka notaris yang bersangkutan pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembayaran tersebut.

Kata kunci : notaris, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan