Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, artinya hukum hanya memberikan jaminan atas bukti hak kepemilikan tersebut kepada seseorang, dan bukti ini tidak satu-satunya sebagai bukti, hanya alat bukti yang kuat saja.
Penelitian ini ingin melihat bagaimana kendala dan penyelesaian pemegang hak atas tanah dalam hal adanya pelaksanaan pencatatan blokir dan perlindungan hukum terhadap pemegang Sertifikat hak atas tanah dalam hal adanya pemblokiran sertifikat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisis data, meenggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: 1) Alasan sertikat hak atas tanah dilakukan pemblokiran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Pencatatan Blokir dalam Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perubahan hukum atas tanah. 2) Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat, Negara patut melindungi pemegang Sertifikat Hak atas Tanah karena adanya itikad baik pemegangnya dan adanya keputusan negara menerbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang tidak patut dibatalkan negara tanpa santunan, untuk itu perlu adanya aturan hukum administrasi negara dan pelaksanaannya yang sah, benar dan tepat. 3) Penangan kasus pemblokiran sertifikat yang tidak sesuai dengan Permen ATR/Ka.BPN 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita tidak hanya mengakibatkan kepastian hukum tidak terwujud, melainkan juga menimbulkan kerugian bagi pemilik sertipikat terblokir, baik kerugian materiil maupun inmateriil. Blokir perkara berpotensi menimbulkan kerugian finansial terhadap pemilik sertipikat terblokir. Akibat adanya blokir pemilik tidak dapat mengakses sertifikat tanah miliknya. 4) Kendala dan penyelesaian pemegang hak atas tanah dalam hal adanya pelaksanaan pencatatan blokir pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Akibat hukum terhadap pemilik sertifikat atas pemblokiran Sertifikat Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan adalah tanah tersebut untuk sementara tidak dapat dilakukan perbuatan hukum dan juga Kantor Pertanahan berkewenangan menolak pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah tersebut. Jadi Peralihan Hak dan Pendaftaran (balik nama) hanya dapat dilakukan setelah blokir dicabut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Sertifikat, Pemblokiran Sertifikat