PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya. Tesis ini membahas tentang bagaiamana implikasi hukum terhadap pemalsuan data otentik akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, bagaimana tanggungjawab PPAT yang melakukan pemalsuan data otentik dalam membuat akta jual beli dan upaya yang dilakukan PPAT dalam mengatasi solusi terkait pemalsuan data otentik akta jual beli yang dibuat oleh PPAT.
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan membandingkannya dengan penerapan hukum dan peraturan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakandalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluative dan argumentatif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implikasi hukum terhadap pemalsuan data otentik akta jual beli yang dibuat oleh PPAT adalah akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang menyatakan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan. Tanggungjawab PPAT yang melakukan pemalsuan data otentik dalam membuat akta jual beli, dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum karena tindakannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Upaya yang dilakukan PPAT dalam mengatasi masalah dan solusi terkait pemalsuan data otentik akta jual beli yang dibuat oleh PPAT yaitu memberikan perlindungan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) merumuskan aturan yang spesifik tentang batasanbatasan pertanggungjawaban pidana notaris dalam UUJN, (b) memperkuat kapasitas dan peran organisasi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam peningkatan profesionalitas anggotaanggotanya dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembekalan dan pelatihan yang terkait dengan dunia kenotariatan secara khusus dan dunia hukum secara umum, (c) memaksimalkan fungsi dan peran Majelis Pengawas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana diamanatkan UUJN.
Kata Kunci : Tanggungjawab Pidana Notaris/PPAT, Akta Jual Beli, Pemalsuan