Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti rugi. Dalam Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa apabila dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Yang dimaksud dengan ”tidak lagi dapat difungsikan” adalah bidang tanah yang tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula, misalnya rumah hunian yang terbagi sehingga sebagian lagi tidak dapat digunakan sebagai rumah hunian. Sehubungan hal tersebut, pihak yang menguasai/ memiliki tanah dapat meminta Ganti Kerugian atas seluruhnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, satu,Mengkaji pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. dua, Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. tiga, Mengkaji dampak hukum Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.

Metode pendekatan pada penulisan ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut dengan penelitian hukum normatif dan juga Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata .dengan menjawab permasalahan pokok dalam penulisan TESIS ini yaitu satu, Bagaimana Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. dua, Apa permasalahan-permasalahan yang diadapi dalam Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Peembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. tiga, Bagaimana dampak hukum Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci : Penerapan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum