Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka di keluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris.
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Kolaka, kinerja Notaris Kota Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Notaris oleh MPD Kota Kolaka, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Kolaka dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas, Pembinaan dan Pengawasan