Proses penuntutan tindak pidana perpajakan diatur Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ancaman pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya akhir (ultimum remedium) dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kaitannya dengan target penerimaan pajak. Hukum pajak memiliki daya paksa berupa pidana penjara dan denda sehingga masyarakat mematuhinya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang, menganalisis pelaksanaan pelacakan aset (asset tracing) milik terdakwa tindak pidana pajak dan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang, menganalisis peran atau kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak serta menganalisis hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis, jenis data: data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan metode study lapangan dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan gabungan, teori bekerjanya sistem hukum atau efektifitas hukum serta teori pembuktian negatif.
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan: 1. Proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 2 proses yaitu Prapenuntutan dan Penuntutan, 2. Pelacakan aset sangat sulit karena para terdakwa telah jatuh miskin dan sudah tidak memiliki harta benda lagi, pelaksanaan penuntutan di Pengadilan Negeri Semarang dalam kurun 2019 s/d 2020 terdapat 4 kasus tindak pidana pajak, 3.Penuntut Umum berperan prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana pajak serta selaku eksekutor atau pelaksana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, 4. Terdakwa atau terpidana tindak pidana perpajakan tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran pidana denda setelah di putus bersalah dan berkekuatan hukum tetap

Kata kunci : Jaksa Penuntut Umum, penuntutan, eksekusi