Tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Kasus Polda Jawa Tengah)” ini berlatar belakang maraknya tindak pidana dengan modus skimming dan SIM-swab yang merupakan perkembangan modus operandi kejahatan informasi dan transaksi elektronik dan telekomunikasi dan menjadikan bank sebagai sasarannya. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah 1) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, 2) Bagaimana Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah 3) Apa saja hambatan dan akibat hukum dalam Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan bagaiman solusinya.Tujuan Penelitiian 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, 2) Untuk mengetahui Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, 3) Untuk mengetahui hambatan dan akibat hukum dalam Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan bagaimana solusinya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.
Hasil penelitian dengan menyimpulkan bahwa: 1) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dengan menerapkan pasal-pasal di dalam KUHP dan pasal-pasal di dalam undang-undang khusus yang berkorelasi dengan modus operandi tindak pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di polda Jawa Tengah adalah dengan melakukan melakukan serangkaian Tindakan penyidikan dengan menerapkan pasal pidana dalam KUHP maupun undang-undang lain yang berkaitan dengan di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik 3) Hambatan hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di polda Jawa Tengah terdiri atas hambatan yudiris adanya peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik menimbulkan dengan berupa perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum peraturan dan non-yuridisnya dari aparat penegak hukum sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan yang mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuan hukum solusinya adalah dengan berbagai upaya baik pada tahap pre-emtif, preventif dan represif terhadap faktor-faktor tersebut dalam penegakan hukum terhadap di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik.

Kata Kunci: Kebijakan, hukum pidana, Tindak Pidana, Perbankan, sistem elektronik