library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 566 K/PID.SUS/2019 )

Detail Tugas Akhir

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 566 K/PID.SUS/2019 )

BAYU AJI KISWANTO, BIMO (2021) ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 566 K/PID.SUS/2019 ). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
COVER.pdf
PDF
Text
ABSTRAK.pdf
PDF
Text
PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (439kB)
PDF
Text
DAFTAR ISI.pdf
PDF
Text
BAB 1.pdf
PDF
Text
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (913kB)
PDF
Text
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (579kB)
PDF
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
PDF
Text
Magister Hukum_20301900116_fullpdf.pdf

Abstract

Bahwa latar belakang penulisan Tesis ini adalah untuk membahas tentang penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sudah mengatur batasan pidana minimal khusus.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan undang-undang, kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat.
Hasil Penelitian ini adalah putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan yurisprudensi yang diikuti oleh peradilan-peradilan di bawahnya dan sampai saat ini belum ada satu pun putusan berupa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi yang ditetapkan menjadi suatu yurisprudensi.

Kata kunci : Pidana bersyarat, tindak pidana korupsi, yurisprudensi.

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints