Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan satu
langkah pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan
terutama terhadap perempuan dan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Kebijakan
Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,
efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang dalam memberikan
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta hambatan dan solusi dalam
memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota
Semarang. (2) Menganalisis efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang
dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. (3) Menganalisis
dalam mengatasi hambatan dan solusi pelaksanaan kebijakan dalam memberikan perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan
spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan
DP3A Kota Semarang, PPT Seruni Kota Semarang dan korban. Dan data sekunder yang diperoleh
dari studi kepustakaan. Data Analisa secara kualitatif. Permasalahan dikaji dengan teori kebijakan
dan efektifitas hukum.
Hasil dari penelitian bahwa Kebijakan daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak
dari tindak kekerasan belum berjalan menyeluruh karena diperlukan sumber yang mendukung
kebijakan berjalan efektif antara lain anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasana.
Minimnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah apalagi dimasa pandemi ini. SOP
dan Perwal untuk kebijakan ini juga belum mengatur secara khusus sehingga layanan belum bisa
maksimal. Efektifitas PPT Seruni dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya efektif dari
sisi layanan menjadi tidak maksimal karena pada pandemi belum adanya Standar operasional
layanan yang harus diberikan kepada korban.
Kata Kunci : Kebijakan pemerintah daerah, perlindungan perempuan dan anak, tindak
kekerasan