Batas usia perkawinan yang awalnya 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun di dalam Undang-Undang perkawinan merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Namun, perubahan batas usia tersebut apakah sudah menjadi usia dewasa yang ideal? Bagaimana jika kedewasaan tersebut ditinjau dari psikologi? Apalagi jika dilihat dari dampak usia tersebut. Ini yang menjadikan latar belakang penulisan skripsi ini, karena pentingnya mengetahui usia yang ideal untuk melakukan perkawinan menurut pandangan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Jawa Tengah. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui batas usia kedewasaan dalam melaksanakan perkawinan dilihat dari aspek psikologinya berdasarkan pandangan HIMPSI terhadap perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dapat dilakukan penelitian lapangan (field research). Dimana pengumpulan data dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara kepada HIMPSI Jawa Tengah. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara mempelajari data yang terkumpul, memilah-milah data, mencari dan menemukan data yang di pelajari dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan 3 pandangan anggota HIMPSI Jawa Tengah sebagai informan terhadap batas usia dewasa dalam melakukan perkawinan. Dari hasil penelitian 3 anggota HIMPSI Jawa Tengah sependapat bahwa perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan merupakan hal yang positif, tetapi idealnya dalam melakukan perkawinan adalah pada usia 21-25 tahun. Karena pada usia tersebut seseorang sudah dianggap dewasa baik secara kesehatan, kognitif, emosional, sosial, pendidikan dan ekonomi. Namun, perubahan tersebut tidak terlepas dari dampak negatif mengingat perkembangan zaman, teknologi dan pergaulan bebas kemungkinan tejadinya peningkatan angka perzinaan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisi dan edukasi terhadap masyarkat tentang dampak perkawinan usia dini.

Kata Kunci: Perubahan Undang-Undang, Kedewasaan, Psikologi