JANAH, NUR (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 5 DAN PASAL 9 PERDA KABUPATEN PATI NOMOR 22 TAHUN 2002. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| 
              
Text
 cover.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 publikasi.pdf Restricted to Registered users only  | 
          |
| 
              
Text
 abstrak.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 daftar isi.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 bab 1.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 bab 2.pdf Restricted to Registered users only  | 
          |
| 
              
Text
 bab 3.pdf Restricted to Registered users only  | 
          |
| 
              
Text
 bab 4.pdf Restricted to Registered users only  | 
          |
| 
              
Text
 daftar pustaka.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 lampiran.pdf  | 
          
Abstract
Maraknya peredaran minuman keras di Pati tentu saja menimbulkan keresahan
bagi sebagian besar masyarakat oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pati
membuat aturan tentang hiburan karaoke dan minuman keras Perda Nomor 22
tahun 2002 tentang minuman keras yang terdiri dari 13 pasal. Tujuan dari Perda
tersebut yaitu untuk memberi dasar hukum menindak pengedar, penimbun,
penjual, pengguna minuman keras, dan mengatur, mengawasi, mengendalikan,
memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat untuk
menanggulangi akibat negatif penggunaan minuman keras yang tidak bertanggung
jawab. 
Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis.
Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif
analitis.Jenispenelitianyang digunakanolehpenulisadalah yuridis normatif dan
metode pendekatan sosio legal research dengan metode kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara studi lapangan 
dengan cara wawanacara, studi dokumentasi bersumber dari perda terkait, putusan
pengadilan yang membutuhkan perizinan pihak terkait dalam memperolehnya,
serta studi pustaka bersumber pada buku-buku, kamus, jurnal dan lainlain.Dalampenelitian
inipenulismenggunakananalisisdatayang 
bersifatkualitatifdenganmodelanalisisinteraktif. Penulis melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Pati denga cara wawancara dengan salahsatu hakim di
Pengadilan Negeri Pati. 
Kendala-kendala dalam penegakan hukum minum-minuman keras berasal dari
kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras, masihkurangnya
pengawasan terhadap peredaran minum-minuman keras,  penertiban atau razia
yang dilakukan oleh Satpol PP masih tebang pilih, serta penerapan sanksi  bagi 
pelanggar  yang  terlalu ringan  sehingga  kurang  memberikan  efek  jeraUpayaupaya
untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum minum-minuman
keras dengn tiga cara yaitu: Pre-emptif atau upaya pencegahan secara dini melalui
kegiatan-kegiatan edukatif untuk memberikan pengertian pada masyarakat yang 
melibatkan instansi-instansi terkait, Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan
dengan cara menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat kemudian
melakukan razia-razia didaerah yang rawan dengan peredaran minuman keras,
Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
minuman keras berupa proses penyidikian terhadap pelanggaran minuman
beralkohol oplosan dengan berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 
Nomor 22 Tahun 2002.
Kata Kunci: peraturan daerah, minuman keras, tindak pidana
| Dosen Pembimbing: | Alia Maerani, Ira | nidn0602057803 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | K Law > K Law (General) | 
| Divisions: | Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum | 
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 12 Jan 2022 03:26 | 
| Last Modified: | 12 Jan 2022 03:26 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21417 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
