Maraknya peredaran minuman keras di Pati tentu saja menimbulkan keresahan
bagi sebagian besar masyarakat oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pati
membuat aturan tentang hiburan karaoke dan minuman keras Perda Nomor 22
tahun 2002 tentang minuman keras yang terdiri dari 13 pasal. Tujuan dari Perda
tersebut yaitu untuk memberi dasar hukum menindak pengedar, penimbun,
penjual, pengguna minuman keras, dan mengatur, mengawasi, mengendalikan,
memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat untuk
menanggulangi akibat negatif penggunaan minuman keras yang tidak bertanggung
jawab.
Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis.
Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif
analitis.Jenispenelitianyang digunakanolehpenulisadalah yuridis normatif dan
metode pendekatan sosio legal research dengan metode kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara studi lapangan
dengan cara wawanacara, studi dokumentasi bersumber dari perda terkait, putusan
pengadilan yang membutuhkan perizinan pihak terkait dalam memperolehnya,
serta studi pustaka bersumber pada buku-buku, kamus, jurnal dan lainlain.Dalampenelitian
inipenulismenggunakananalisisdatayang
bersifatkualitatifdenganmodelanalisisinteraktif. Penulis melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Pati denga cara wawancara dengan salahsatu hakim di
Pengadilan Negeri Pati.
Kendala-kendala dalam penegakan hukum minum-minuman keras berasal dari
kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras, masihkurangnya
pengawasan terhadap peredaran minum-minuman keras, penertiban atau razia
yang dilakukan oleh Satpol PP masih tebang pilih, serta penerapan sanksi bagi
pelanggar yang terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jeraUpayaupaya

untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum minum-minuman
keras dengn tiga cara yaitu: Pre-emptif atau upaya pencegahan secara dini melalui
kegiatan-kegiatan edukatif untuk memberikan pengertian pada masyarakat yang
melibatkan instansi-instansi terkait, Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan
dengan cara menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat kemudian
melakukan razia-razia didaerah yang rawan dengan peredaran minuman keras,
Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
minuman keras berupa proses penyidikian terhadap pelanggaran minuman
beralkohol oplosan dengan berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 22 Tahun 2002.

Kata Kunci: peraturan daerah, minuman keras, tindak pidana