Lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan
diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dan diatur pula dalam Pasal 277 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai KUHAP. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui peran hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT)
terhadap putusan-putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan
Negeri Kendal. Sekaligus mengetahui kendala atau hambatan serta solusi yang
dihadapi.
Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis. Artinya
dimana penelitian menitikberatkan pada peran hakim pengawas dan pengamat
(kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam sistem
peradilan pidana. Kajian dalam bentuk teori dan praktek turut dilakukan untuk
memahami bagaimana norma-norma hukum yang diberlakukan di dalam
masyarakat (sosiologi hukum).
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Hakim Pengawas dan
Pengamat berlandaskan pada Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, dengan aturan pelaksanaannya dari Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 7 Tahun 1985. Hakim pengawas dan pengamat bertujuan untuk
memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan
peraturan yang ada, dan menjadi bahan penelitian yang hasilnya akan berguna
untuk kemajuan pemidanaan. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan
tugasnya sudah berjalan relatif baik, tetapi masih memiliki hambatan pelaksanaan
peran dan fungsi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diantaranya berupa
kesibukan hakim, waktu kunjungan yang tidak tepat, dana, kurangnya pertemuan
antara pihak Pengadilan dengan Kejaksaan dan Lembaga Permasyarakatan.

Kata Kunci: Peran, Hakim Pengawas dan Pengamat, Pelaksanaan Putusan
Pengadilan, Sistem Peradilan Pidana