Sengketa Pertanahan, merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual
dari dulu hingga saat ini , seiring dengan pertambahan penduduk, perkembangan
pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh
tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Permasalahanpermasalahan

yang terjadi selama ini terutama di bidang pertanahan dapat
diselesaikan dengan damai, namun terkadang dapat menyebabkan ketegangan
yang menimbulkan sengketa tanah pada kedua belah pihak. Upaya penanganan
dan penyelesaian permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan jalur
mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pengolahan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memenuhi prosedur
mediasi dalam penanganan sengketa pertanahan di Kantor tersebut, untuk
mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui
mediasi di Kabupaten Rembang dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan
oleh Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten
Rembang yang berhasil dalam menangani sengketa pertanahan melalui mediasi.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan
yuridis sosiologis yang didukung dengan data primer dan data sekunder.
Pengumpulan metode data mengunakan wawancara, studi dokumen, dan
observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, prosedur mediasi
dalam penanganan sengketa tanah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kedua, faktor penghambat dalam penyelesaian
sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Rembang ada dua yaitu faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu masalah sumber daya
manusia, masalah ketersediaan anggaran, dan masalah sarana prasarana. Faktor
eksternalnya yaitu masalah kesadaran masyarakat. Ketiga strategi seksi sengketa,
konflik, dan perkara dalam menangani faktor internal yaitu meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, menambah anggaran, dan menyediakan sarana prasarana.
Faktor eksternal yaitu melakukan kegiatan sosialisasi oleh Kantor Pertanahan atau
pihak-pihak terkait mengenai pentingnya mediasi.

Kata Kunci :Penyelesaian Sengketa, Tanah, dan Mediasi