Pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang
sangat signifikan. Banyaknya pelaku tindak pidana narkotika baik dengan
klasifikasi pengguna, pengedar, dan produsen yang dikenakan pidana penjara.
Sebagai salah satu komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,
Lembaga Pemasyarakatan mengalami permasalahan overkapasitas narapidana.
Beberapa Lapas di Indonesia mengalami permasalahan overkapasitas narapidana
yang banyak di dominasi oleh perkara narkotika, termasuk Lapas Kelas 1
Semarang yang mengalami overkapasitas narapidana narkotika. Lapas Kelas 1
Semarang bukanlah Lapas Khusus Narkotika, sehingga efektivitas pelaksanaan
pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lapas Kelas 1
Semarang perlu diketahui, serta kendala dan solusi yang dilakukan oleh Lapas
Kelas 1 Semarang perlu dikaji untuk evaluasi penegakan hukum kedepannya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis
sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi
dalam kenyataannya di masyarakat. Terhadap penelitian ini, penulis melakukan
penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dan
melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk memperoleh data
primer. Dalam hasil penelitian pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak
pidana narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang tidak efektif karena tujuan utama
Lapas Kelas 1 Semarang adalah pemasyarakatan kepada WBP, berbeda dengan
Lapas Khusus Narkotika yang tujuan utamanya adalah memutus rantai peredaran
ilegal narkotika, dan tidak ada program khusus yang diperuntukkan untuk
narapidana narkotika, selain itu program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN
Provinsi Jawa Tengah dan Lapas Kelas 1 Semarang tidak berkelanjutan dan tidak
mencakup seluruh narapidana narkotika, serta tingkat residivis narkotika di Lapas
Kelas 1 Semarang mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2016
sampai dengan tahun 2020. Kemudian kendala dan solusi yang dihadapi adalah
overkapasitas narapidana dan kurangnya fasilitas maka dilakukan pemindahan
narapidana di Lapas Khusus Narkotika salah satunya Lapas Nusakambangan, dan
melakukan asesmen kepada pengguna narkotika untuk ditempatkan di lembaga
rehabilitasi. Tidak adanya program khusus oleh Lapas Kelas 1 Semarang maka
harus dilaksanakan intensitas program rehabilitasi. Kurangnya kualitas dan
kuantitas petugas Lapas, maka perlunya peningkatan sumber daya petugas Lapas
untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai narkotika kepada petugas,
narapidana, dan masyarakat.
Dengan demikian, penulis mempunyai saran dalam mengatasi
overkapasitas narapidana narkotika maka harus dilakukan asesmen dalam proses
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika untuk menempatkan
pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi, hal ini dapat mengurangi over
kriminalisasi terhadap pengguna narkotika.
Kata Kunci: Efektivitas, Pidana Penjara, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika,
Lembaga Pemasyarakatan.