Perlu adanya penerapan asa keseimbangan monodualistik antara pelaku
dan korban kejahatan. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan asas dari hukum
pidana yaitu asas Equality Before The Law. Permasalahan yang ada dalam
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku
eksploitasi pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masa
sekarang (2) Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada
anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di masa yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Yaitu
dengan melakukan studi pustaka (library research).Untuk pengumpulan data
penulis melakukan pengkajian terhadap hukum yang mengatur tentang
permasalahan diatas seperti Undang-Undang, Konvensi Hak-Hak Anak, KUHP
maupun KUHAP.
Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang
tentang Perlindungan Anak tidak dapat berfungsi secara maksimal, apabila aparat
penegak hukum belum menerapkan dan memperhatikan keseimbangan
monodualistik dalam penegakan hukum.

Kata Kunci :Kebijakan Sanksi Pidana, Keseimbangan Monodualistik,
Eksploitasi, Perlindungan Anak