Tanah merupakan salah satu sumber alam dan menjadi kebutuhan
mendasar bagi manusia. Mayoritas masyarakat desa bermata pencaharian
sebagai petani. Sehingga sangat membutuhkan lahan pertanian berupa tanah
sawah untuk bercocok tanam. Maka dari itu, pemerintahan desa memiliki
wewenang terkait pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa
dalam rangka meningkatkan aspek pembangunan dan nilai ekonomi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian
sewa menyewa tanah kas desa di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak, (2) Mendeskripsikan hambatan dan solusi dalam
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Boyolali,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan
dengan pendekatan secara yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah
Desa Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa tanah kas desa dimulai dari pemerintah desa menentukan susunan
panitia lelang, membuat daftar tanah yang akan dilelang, membuat tata
tertib, tahap pengumuman, pelaksanaan pelelangan, pemilihan pemenang
lelang, terbitnya surat keputusan kepala desa tentang lelang, dan terakhir
adalah penandatanganan kontrak.

Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa
tanah kas desa terjadi karena beberapa faktor yang menimbulkan hambatan
baik secara internal maupun secara eksternal.

Kata Kunci : tinjauan yuridis, sewa menyewa, tanah kas desa