Anggota Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan melakukan penyalahgunaan
narkotika. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap
oknum anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika
di Polrestabes Semarang, bagaimana penegakan hukum kode etik oknum anggota
Kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes
Semarang, bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota
Kepolisian dan upaya yang dilakukan di Polrestabes Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis
empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan melakukan
wawancara dengan menghubungkan denganberbagai aspek hukum dari segi
peraturan-peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian
Polrestabes Semarang adalah melakukan penegakan hukum terhadap oknum
anggota Polrestabes Semarang yang telah terbukti melakukan tindak pidana
khususnya tindak pidana narkotika melalui peradilan umum. Selain peradilan
umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain
yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui
sidang kode etik polisi. faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak
pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota Kepolisian di Polrestabes
Semarang adalah faktor mental, ekonomi, faktor lingkungan. Faktor ekonomi
merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk
melakukan kejahatan peredaran narkotika sebab dengan melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota
Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Polrestabes Semarang adalah melakukan
upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya preventif upaya ini
dilakukan untuk mencegah
terjadinya perdagangan narkotika melalui
pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu
tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Upaya lainnya adalah melakukan
proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anggota Kepolisian, Tindak Pidana,
Penyalahgunaan, Narkotika.