Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan
penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara
Asing (WNA) di Kota Semarang yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Semarang dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal
keimigrasian di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Penulis
melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan melakukan
wawancara kepada beberapa narasumber untuk memperoleh data primer.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Semarang melakukan dua kewenangan penegakan hukum terhadap Warga Negara
Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Kota Semarang.
Pertama, pada tahun 2019 melakukan penegakan hukum pidana projustitia
terhadap sebelas Warga Negara Asing asal Taiwan dan satu Warga Negara Asing
asal Malaysia. Kedua, pada tahun 2020 melakukan tindakan administratif
keimigrasian yaitu pendeportasian terhadap 21 orang Warga Negara Asing.
Kemudian upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
untuk pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota
Semarang yaitu dengan melakukan sosialisasi, pengawasan melalui kegiatan
GAKUM, serta pembentukan TIMPORA. Selain itu, masyarakat Kota Semarang
juga dapat menghubungi nomor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang atau
menggunakan APOA jika menemukan Warga Negara Asing yang mencurigakan di
daerahnya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Izin Tinggal, Warga Negara Asing