Outsourcing merupakan langkah pemerintah untuk mempermudah pengusaha
menjalankan usaha di tengah krisis ekonomi dan untuk mengatasi banyaknya masalah
pengangguran yang disebabkan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri.Praktek
kerja dengan sistem kontrak (outsourcing) bukanlah hal baru dalam dunia kerja di
Indonesia. Sejak pengesahan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan praktek kontrak kerja (outsourcing) semakin marak di Indonesia.
Lahirnya Undang Undang ini memberikan peluang kepada perusahaan di Indonesia
untuk mengadopsi fleksibilitas pasar tenaga kerja yang memungkinkan terjadinya
praktek kontrak (outsourcing) tenaga kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis
mengangkat judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI
PT. KUBOTA INDONESIA.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan perjanjian kontrak kerja di PT. Kubota Indonesia, untuk mengetahui apa
saja hak-hak dan kewajiban PT. Kubota Indonesia dan perusahaan outsourcing. Untuk
mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing beserta
solusinya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian
kontrak kerja di PT. Kubota Indonesia, untuk mengetahui apa saja hak-hak dan
kewajiban PT. Kubota Indonesia dan perusahaan outsourcing, dan untuk mengetahui
apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing beserta solusinya.
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis
Empiris serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis dengan jenis data
berdasarkan pada data Primer dan data Sekunder yang berdasarkan hasil Wawancara
serta kajian Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan
objek penelitian. Sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan Hasil dari penelitiian ini penulis menyimpulkan bahwa prosedur
pelaksanaan perjanjian kerja PT. Kubota Indonesia dengan outsourcing terdapat pada
surat perjanjian antar pihak yang disepakati dan diatur pula dalam Undang-Undang No.
13 tahun 2003yakni pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 59 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No.11 tahun 2019 tentang alih dayayakni pada Pasal 19 sampai dengan
Pasal 21. Hak dan Kewajiban pihak PT. Kubota Indonesia dan Perusahaan
Outsourcingtelah dipenuhi oleh PT. Kubota Indonesia yakni termuat dalam isi perjanjian
MOU antar pihak.Selama proses pembuatan atau pelaksanaan perjanjian kerja antara
PT. Kubota Indonesia dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing tidak ada kendala
atau hambatan yang terjadi.

Kata kunci : Perjanjian Kerja, Outsourcing, PT. Kubota Indonesia