ZAINUDDIN, ZAINUDDIN (2021) Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 5.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 6.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Penelitian ini mengkaji tentang Rekonstruksi Kewenangan Legislasi De-
wan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ber-
basis Keadilan Bermartabat. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini dibentuk
menjadi lembaga perwakilan daerah yang bertujuan untuk mengartikulasikan
kepentingan daerah dalam rangka pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Namun faktanya, tugas dan fungsi dari lembaga ini hanya sebatas dapat
mengajukan, mengusulkan, dan ikut membahas yang berkaitan dengan otonomi
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Fokus kajian penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kewenangan Kelem-
bagaan Perwakilan Rakyat Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah
di Indonesia; (2) Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap
Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanega-
raan Republik Indonesia; (3) Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Legislasi
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat.
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma
post-positivisme, yakni aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan
positivisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-
normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan
perundang-undangan mengenai Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan
Bermartabat, dengan melakukan analisis terhadap kelembagaan perwakilan rakyat
dalam kewenangan legislasi.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Teori Kedaulatan, Teori Pembagian Kekuasaan, dan Teori Keadilan Bermartabat.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kewenangan DPD dalam bidang
lagislasi memang sangat lemah, dan juga sudah pernah dilakukan upaya pen-
guatan melalui lembaga Mahkamah Konstitusi, namun faktanya tetap saja seperti
semula, oleh karenanya perlu ditata ulang lewat perubahan Undang-Undang Dasar
1945 khususnya pasal yang berkaitan dengan kewenangan lembaga Dewan Per-
wakilan Daerah, serta regulasi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, yang
pada akhirnya akan terwujud kewenangan lembaga perwakilan yang Berbasis
Keadilan Bermartabat.Adapun yang menjadi rekonstruksi dalam penelitian ini
yakni Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden, untuk
mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat (3) UUD 1945, Dalam hal mendapat
persetujuan bersama tersebut, Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Fungsi Legislasi, DPD, Keadilan Bermartabat.
| Dosen Pembimbing: | Prasetyo, Teguh and Ma'ruf, Umar | nidn0606076101, nidn0617026801 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 07:03 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 07:03 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20985 |
Actions (login required)
 |
View Item |
