Salah satu kedaulatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwujudkan
dalam bentuk pengakuan atas kewenangan keistimewaan yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pelaksanaan
kewenangan dalam hal keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan
berpihak pada masyarakat. Kewenangan DIY sebagai Daerah Otonom meliputi
kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan fungsi keistimewaan
yang diatur dalam undang-undang keistimewaan tersebut. Salah satu kewenangann
keistimewaan tersebut adalah urusan pertanahan, yang seringkali menimbulkan
peristiwa hukum berupa gugatan maupun sengketa.
Berbagai peristiwa hukum yang terjadi, terutama menyangkut permasalahan
keberadaan tanah Sultanaat Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG) di
Daerah Istimewa Yogyakarta ini menimbulkan kesan adanya dualisme antara
pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), dengan sistem Apanage yang
bersifat aturan adat tradisional DIY. Hal ini memunculkan permasalahan-
permasalahan yang bersumber pada kepemilikan tanah Sultanaat Grond (SG) dan
Paku Alamanaat Grond (PAG) ini yang dirasakan belum berkeadilan, sehingga hal
ini memerlukan suatu penegasan mengenai konsep kepemilikan tanah Sultanaat
Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG) dalam kerangka hukum di Daerah
Istimewa Yogyakarta, dengan mengurai simpul-simpul kelemahan pada aspek
kepemilikannya, serta kondisi ideal sistem tata kelola yang diharapkan dengan
mendasarkan pada aspek historis yuridis sebagaimana yang seharusnya.
Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum
normative, yaitu dengan membandingkan perundang-undangan yang berlaku
dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin
yang ada, serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap
sejarah hukum. Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan
secara lebih jelas dan tepat permasalahan kebijakan pengaturan yang berkaitan
dengan tanah Sultanaat Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG) dengan
beberapa variabel jejak yuridis, permalahan berupa peristiwa hukum yang terjadi,
norma dan pemaknaan hukum positif serta sisi kemanfaatan yang terjadi dalam
masyarakat itu sendiri.
Rumusan yang dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah penegasan
aspek kepemilikan tanah SG-PAG yang berkeadilan hukum, dengan mengurai pada
kelemahan-kelemahan status tanah SG-PAG ini dari sisi struktur hukum, perilaku
hukum maupun budaya hukum, yang mengarah pada tata pengelolaannya yang
berkemanfaatan, serta usulan untuk menyusun formulasi rekonstruksi berupa pasal-
pasal di dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, baik terkait dengan kewenangan otonomi, maupun terutama pada
bagian yang terkait dengan urusan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: kewenangan otonomi, keistimewaan, Kasultanan, Kadipaten