Penelitian Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam
Penerapan Pencegahan Kecurangan Berkaitan Atas Pajak / Beban Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Pelaksanaan Proses
Jual Beli Berdasarkan Kuasa Menjual Dengan Objek Jual Beli Sebidang Tanah
Dan Bangunan, Di Kota Semarang, memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui peran
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penerapan pencegahan
pelaksanaan Kuasa Jual Beli Tanah berkaitan dengan Beban Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang
timbul akibat peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
penerapan pncegahan pelaksanaan Kuasa Jual Beli Tanah berkaitan dengan Beban
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.
Penelitian dengan metode yuridis empiris adalah penelitian tentang pengaruh
berlakunya hukum terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang
diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.
Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori
keadilan dan teori Perpajakan Gaya Pikul.
Hasil penelitian menunjukan: 1) Kewenangan Penerima kuasa tidak dapat
dibuktikan secara riil atau tidak berlaku, kecuali dibuktikan dengan adanya
Pengikatan Akta Jual-Beli (PPJB) yang didalamnya dimuat kata lunas. Jika tidak
dilampirkan Pengikatan Akta Jual-Beli (PPJB) dikhawatirkan disalahgunakan atau
dimanfaatkan oleh pihak yang menginginkan. Sesuai dengan pasal 1320
(KUHPerdata) tentang sahnya suatu perjanjian antara penerima kuasa dan pemberi
kuasa. Dimana dalam proses bea balek nama maupun permohoan sertifikat JualBeli

akibat adanya pemindahan hak atas tanah dan bangunan salah satu syarat
yang harus dipenuhi oleh cliet atau pemohonan sertifikat adalah penyelesaian
dalam pembayaran Pajak, yang dibebani pajak dalam proses peralihan hak atas
tanah dan bangunan yaitu Penjual dan Pembeli. Pembeli dikenai beban pajak
berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 2) Faktor-Faktor
Pencegah Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar tidak
timbul penyalahgunaan kuasa jual beli tanah berkaitan dengan beban pajak bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), antara lain : a)Membuat surat
pernyataan dibawah tangan diatas materai 6000, dan dimasukan di dalam warkah;
b) Foto para pihak; c) Closed-Circuit Television (CCTV); d) Sidik Jari para pihak;
e)Kwuitansi lunas Jual-beli Tanah yang harus ditulis sendiri oleh pihak itu sendiri;
dan f)Memberikan Pesan Moral kepada para pihak agar tindakannya tersebut
benar-benar jujur, berisikan: Bahwa Jual-Beli berdasarkan asas itikad baik dan
kepatutan; Jual-Beli dilakukan secara Terang dan Tunai; dan Mohon Jujur
mengenai jumlah transaksinya.

Kata kunci : Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kuasa Jual-Beli,
pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan