RIDHO, MUHAMAD (2021) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN SURAT PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGHADAP. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
abstrak.pdf |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
bab 1.pdf |
![]() |
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang amanatkan oleh peraturan perundangundangan
dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai
alat bukti tertulis, baik terhadap akta yang dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan
Notaris. Dalam proses pembuatan akta, notaris mengkonstatir keterangan-keterangan
penghadap yang ingin dituangkan ke dalam akta. Selain itu, notaris juga memerlukan
dokumen dan surat yang terkait dengan isi akta sebagai dasar yuridis formil akta. Akan tetapi
tidak jarang notaris ikut dipermasalahkan dan diminta pertanggungjawaban terkait dengan
akta otentik. Salah satu sumber permasalahannya adalah dokumen dan surat yang
disampaikan oleh penghadap adalah surat palsu. Oleh karena itu dipandang perlu adanya
penelitian terkait dengan pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan
surat palsu yang disampaikan oleh penghadap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban notaris
terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap; untuk
mengetahui hambatan notaris dalam mengidentifikasi kebenaran surat atau dokumen yang di
disampaikan oleh penghadap; untuk mengetahui perlindungan hukum notaris dalam
menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran surat atau dokumen yang di disampaikan
oleh penghadap.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta
apa yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan
sosiologis dan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan
penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dengan narasumber
yaitu 03 (tiga) Notaris di Kota Kendari, dan data-data pendukung yang diperoleh melalui
studi pustaka dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti adalah
wawancara, dan studi dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris hanya bertanggung jawab secara
formil dan tidak mempunyai kewajiban membuktikan secara materil terhadap kebenaran
dokumen yang diperlihatkan penghadap. Notaris hanya dapat diminta pertanggungjawaban
jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 84 dan 85 UUJN
dan kode etik notaris, yang mana dapat diminta bertanggung jawab secara pidana, perdata,
dan administrasi. Hambatan dapat berupa : ketidakjujuran penghadap atas kebenaran
informasi dan/atau dokumen yang disampaikan; rekayasa teknologi melalui scanning dan
editing dokumen yang disampaikan, tuntutan klien agar penyelesaian akta terselesaikan
dengan cepat, kurangnya penggalian informasi/keterangan dari notaris kepada penghadap;
tingginya kuantitas pekerjaan notaris yang menyebabkan ketidaktelitian dalam pembuatan
akta, dan kedekatan emosional notaris dengan penghadap. Perlindungan hukum terhadap
notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran dokumen yang disampaikan
oleh penghadap antara lain : Perlindungan Hukum Prefentif, yaitu: : Notaris menjalankan
jabatannya dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik
notaris; Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin dari majelis kehormatan notaris.
Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu : perlindungan hukum terhadap notaris dalam
hal terjadi kasus atau pihak yang melaporkan notaris atas dugaan pelanggaran hukum dalam
akta yang dibuat dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang mana untuk
kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan
Majelis Kehormatan Notaris.
Kata Kunci : Pertanggungwaban, Akta Notaris, Surat Palsu.
Dosen Pembimbing: | Khisni, Akhmad and Purnawan, Amin | nidn0604085701, nidn0606126501 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:38 |
Last Modified: | 07 Jan 2022 06:38 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20852 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |