Penelitian ini membahas tentang peran notaris dalam pembuatan akta fidusia
untuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen serta
hambatan apa yang terjadi dalam proses pembuatan akta fidusia, jika terjadi
sengketa bagaiamana penyelesaianya berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori kepastian hukum dan
perlindungan hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa peran Notaris dalam memberikan
pelayanan kepada masyarat khususnya untuk pembuatan akta fidusia hal-hal yang
harus dilakukan supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan akta itu bisa
memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Para pihak datang langsung
berhadapan dengan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, pembuatan Akta Notaris, harus dihadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta
menolak untuk membuat akta, jika surat kuasa yang bertentangan dengan Pasal
18 ayat (1) huruf h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, yang menerangkan kuasa tersebut menjadi
bagian dalam isi yang tidak terpisahkan dari perjanjian baku yang disiapkan oleh
penerima fidusia, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 membagi penyelesaian
sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Penyelesaian sengketa diluar
pengadilan dan Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (litigasi).

Kata Kunci : Notaris, Konsumen, Fidusia.