Sebagai salah satu perangkat hukum, disatu sisi notaris mempunyai
hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus memegang
sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi lain notaris
harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik
guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, apabila di
tahap
penyidikan hingga dipersidangan Notaris diperlukan untuk menjadi saksi dalam
perkara tindak pidana, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil,
bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.
Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Batasan Membuka Rahasia
di Persidangan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
dan Untuk Mengetahui Konsekuensi Hukum Bagi Notaris yang membuka Rahasia
di Persidangan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis
Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data
dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif,
permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di dalam menentukan seberapa
jauh jangkauan hak ingkar dari para notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban
bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik
mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang
diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris,
sekalipun dimuka pengadilan, kecuali hal-hal dimana terdapat kepentingan yang
lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu notaris oleh sesuatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah
rahasia jabatannya. Untuk keperluan pemanggilan notaris berdasarkan pasal 66
ayat 1 buruf b. Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim harus mendapatkan ijin terlebih
dahulu dari Majelis Pengawas Daerah. Atas dasar permohonan ijin dari
Kepolisian tersebut maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengadakan sidang
majelis untuk memeriksa notaris sehubungan dengan perlu atau tidaknya notaris
memberikan keterangan pada pemeriksaan perkara pidana
.
Kata Kunci : Imunitas Notaris, Rahasia Jabatan Notaris, Membuka Rahasia Akta,