Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan
suatu profesi mulia. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas
status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat
notaris dapat menyebabkan tercabutnya atau terbebaninya hak seseorang atas
suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris. Namun dalam praktik banyak ditemukan akta notaris yang
dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula
notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta atau membantu melakukan suatu
tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta
notaris.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam
hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan
akta autentik menurut UndangUndang Jabatan Notaris di Kota Makassar dan
apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian
terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu
pihak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis –
empiris, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder, menggunakan pengumpulan data
dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif,
permasalahan dianalisis dengan teori kewenangan hukum dan pertanggung
jawaban hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika Notaris dalam
menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris
bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung
jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan
sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Perubahan atas
Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik. Notaris tidak dapat diminta
pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu
pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris
hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam
akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi
tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari
Notaris sendiri.
Kata kunci : TanggungJawab Notaris, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana