Pengecualian terhadap pemilikan tanah secara absentee diatur lebih lanjut
dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang
menentukan bahwa sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah
pertanian secara guntai (absentee) yang berlaku bagi para pegawai negeri
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) jo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: 1) Pelaksanaan
dan Kebijakan Pengaturan Tanah Absentee oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten. 2) Hambatan-hambatan dan solusi dalam
pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tanah Absentee oleh Pegawai Negeri Sipil di
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan
penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori
hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Spesifikasi penelitian yang
digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari
data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan data sekunder yang
diperoleh melalui studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1).Pelaksanaan
terhadap pelaksanaan kepemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) yang
diperoleh Pegawai Negeri Sipil, memberikan peluang bagi Pegawai Negeri Sipil
untuk dapat memiliki tanah absentee tersebut. Instrumen hukum yang mengatur
terkat kepemilikan tanah absentee oleh Pegawai Negeri Sipil / PNS ini adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 sebagaimana diuraikan dalam
ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4)
PP Nomor 4 Tahun 1977. Adapun pelaksanaan tentang pemilikan tanah pertanian
secara absentee di Kabupaten Klaten, yaitu dengan ketentuan jarak maksimal 8
km ketentuan untuk tanah absentee, apabila melebihi 8 km maka pelaksanaannya
tidak bisa dipenuhi. 2) Hambatan dalam Kebijakan Pengaturan Tanah absentee
oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berasal dari
faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Kehidupan
bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya didukung oleh
adanya suatu tatanan agar kehidupan menjadi tertib. Oleh karena itu sosialisasi
memegang peranan penting dalam pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tanah
absentee oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Kata kunci : Tanah Absentee/Guntai, PNS, Tanah Pertanian