RANDIYO MUSLIMIN, DJUNAID (2021) PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK YANG DI JAMINKAN KEPADA DEBITUR YANG CACAT JANJI (WANPRESTASI). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk: untuk mengetahui bagaimana kekuatan
hukum proses eksekusi hak tanggungan terhadap objek yang di jaminkan kepada
debitur yang cacat janji. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum
yuridis empiris, sumber data diperoleh dari kepustakaan dan bahan hukum yang
digunakan yakni bahan hukum primer, skunder, bahan hukum tersier yang
kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
eksekusi objek jaminan hak tanggungan terhadap debitur wanprestasi bahwa Hal
ini dilatarbelakangi oleh pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan yang menyatakan bahwa “Apabila debitur cedera janji, pemegang
Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Maksud dari pasal ini adalah jika debitur terbukti wanprestasi, maka
kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak untuk melaksanakan eksekusi
terhadap objek jaminan melalui pelelangan umum dengan ada atau tidak adanya
janji menjual yang tertera dalam APHT.Jika dalam APHT tidak terdapat janji
atapun objek jaminan mengalami masalah maka eksekusi terhadap objek jaminan
tetap melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada SE23/PN/2000
tentang
petunjuk
pelaksanaan
lelang
hak
tanggungan
khususnya
butir
3
yang menyatakan bahwa “pelaksanaan lelang tanpa melalui penetapan
pengadilan tidak dapat dilakukan jika didalam APHT tidak termuat kata janji
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Jo pasal 11 ayat 2 huruf (e) UUHT atau
adanya kendala/gugatan dari pihak Debitur/pihak ketiga, jika terjadi hal demikian,
maka pelaksanaan lelangnya memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
Pelaksanaan lelang menurut pasal 6 UUHT yaitu seharusnya lelang dapat
dilaksanakan terhadap seluruh objek jaminan yang dibebani hak tanggungan tanpa
melihat ada atau tidak adanya janji serta meskipun masih adanya kendala berupa
gugatan dari pihak debitur/pihak lain terhadap objek jaminan. Hal ini
dimaksudkan agar pihak kreditur tidak lagi mengalami kesulitan dalam
melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan, karena kesulitan-
kesulitan yang selama ini menyebabkan kreditur terus mengalami kerugian.
Sedangkan dipihak lain perombakan terhadap peraturan-peraturan tentang
eksekusi hak tanggungan diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi didalam
peraturan itu sendiri serta dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam
melaksanakan eksekusi objek jaminan hak tanggungan tanpa harus melalui
pengadilan karena proses dipengadilan memerlukan waktu yang lama serta biaya
yang mahal
Kata kunci : Eksekusi Hak Tanggungan; Kreditur; Debitur; Wanprestasi.
| Dosen Pembimbing: | Khisni, Akhmad and Purnawan, Amin | nidn0604085701, nidn0606126501 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:33 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:33 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20803 |
Actions (login required)
 |
View Item |
