NURUL CHAERUNNISA, ANDI (2021) PROBLEMATIKA HUKUM PERBEDAAN HARGA TRANSAKSI JUAL BELI ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 KOTA KENDARI). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena
hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung
penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Tidak dapat dipungkiri lagi
bahwa Wajib Pajak telah menjadi kontributor pembangunan demi eksistensi
negara. Sementara itu, Fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak
juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana
pembangunan. Membayar pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan. Kewajiban
ini adalah kewajiban seluruh bangsa..
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan nilai transaksi
sebagai dasar validasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari, untuk mengetahui
problematika hukum yang dapat timbul karena perbedaan harga transaksi
sebenarnya dengan verifikasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari dan untuk
mengetahui solusi problematika hukum yang timbul pada perbedaan harga
transaksi sebenarnya dengan verifikasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.
Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaan
pemungutan BPHTB terdapat beberapa masalah, yaitu dalam membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi hambatan dan
lama prosesnya adanya verifikasi lapangan, perhitungan dari pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5 % (lima persen) dari hasil verifikasi
lapangan, padahal peraturan daerah Kota Kendari Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, pasal 53 ayat (1) mengatakan “dasar pengenaan Bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan adalah NPOP” jadi perhitungan yang tepat untuk
menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 5% (lima persen)
dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Dalam hal ini BAPENDA Kota Kendari harus bertindak tegas sesuai
peraturan yang berlaku, karena perhitungan pajak BPHTB, bukan saja di lihat dari
NPOP, tetapi di lihat dari harga transaksi. Padahal didalam peraturan daerah Kota
Kendari sudah jelas, sebab apabila hal ini berlangsung terus menerus akan
menghambat pelaksanaan pemungutan BHPTB, karena masyarakat akan bingung
dalam perhitungan pajak BPHTB.
Kata Kunci : Pajak, BPHTB, Verifikasi
| Dosen Pembimbing: | Purnawan, Amin and Khisni, Akhmad | nidn0606126501, nidn0604085701 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:31 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:31 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20759 |
Actions (login required)
 |
View Item |
