Penelitian ini akan membahas dan menganalisis peran Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat dalam pengawasan Peraturan Daerah tentang pajak dan
Retribusi Daerah. Peran Gubernur dalam pengawasan berubah seiring berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah mekanisme pengawasan
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat?; dan 2). Bagaimanakah Penguatan Peran Gubernur
dalam pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah?
Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian
yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa terhadap ketentuan yang
terkandung didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Mekanisme yang dilakukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah
pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih mengedepankan
aspek evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebelum mendapat pengesahan.Diperlukannya penguatan
peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pengawasan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Tidak
diberikannya Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan perlu adanya
Uji Materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah di lembaga peradilan.

Kata Kunci: Gubernur; Wakil Pemerintah Pusat;Pengawasan Peraturan Daerah;
Pajak Daerah; Retribusi Daerah