FADILLAH HARAHAP, HARIS (2021) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (610kB) | Download (610kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (229kB) | Download (229kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (275kB) | Download (275kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (341kB) | Download (341kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (654kB) | Download (654kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (724kB) | Download (724kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (844kB) | Download (844kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (341kB) | Download (341kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (459kB) | Download (459kB)

Abstract

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Pemalang
selain menerapkan sanksi pidana penjara, juga mengupayakan tuntutan paksa
pengembalian uang dari hasil korupsi pelaku tindak pidana korupsi ke kas negara..
Tujuan dalam penilitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : 1)
Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah
hukum Kejaksaan Negeri Pemalang, 2) Upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam
melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum
Kejaksaan Negeri Pemalang, 3) Faktor-faktor yang menghambat penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan
Negeri Pemalang serta solusinya. Penelitian ini dikaji menggunakan teori
penegakan hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosilogis,
spesifikasi deskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan
data melalui studi lapangan, wawancara, dan kepustakaan. Analisis data
menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang
diketahui bahwa melaksanakan beberapa proses atau tahapan-tahapan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan SOP (Standar Operasional Prosedur)
Kejaksaan, yakni pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adapun
untuk penuntutan, selain upaya pemidanaan juga dilakukan upaya paksa
pengembalian uang hasil korupsi untuk dikembalikan ke kas negara. Adapun
upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak
pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang yaitu dengan
melakukan pendampingan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selain
daripada itu juga pencegahan melalui pendampingan Tim Pengawal Pembangunan
Pemerintah Daerah disamping itu juga melakukan kebijakan yang komprehensif
serta reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi,
deregulasi, dan desentralisasi. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri
Pemalang adalah kompleksitas kasus korupsi, kendala waktu, intensitas
pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas, merebaknya
ksasus korupsi melalui kebijakan publik, dan faktor kadar kesadaran hukum
masyarakat juga masih relatif rendah.

Kata Kunci : Implementasi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

Dosen Pembimbing:	Ma'ruf, Umar and Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0617026801, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:28
Last Modified:	07 Jan 2022 06:28
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20696

Actions (login required)

View Item