Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah
melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Wewenang
pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemihan
Umum (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya dalam hal ini Badan Pengawas
Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Terdapat fungsi Bawaslu yang
strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul
dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu memiliki fungsi
dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang
demokratis. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
khususnya di Kabupaten Banjarnegara.
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak
terdapat perselisihan antara bakal calon dengan penyelenggara Pemilu dalam hal
ini KPU Kabupaten Banjarnegara yang harus diselesaikan sesuai dengan
mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Banjarnegara (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan
Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018) Apakah hambatan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjarnegara Dalam Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) (Studi Perkara Nomor:
1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
didukung data empiris melalui wawancara dengan pihak terkait. Adapun hasil dari
penelitian ini adalah bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam
menyelesaikan perkara ini, setelah menerima permohonan Pemohon lalu
membentuk Tim mediasi/Adjudikasi, Kemudian memanggil Pemohon dan
Termohon untuk dilakukan Mediasi dan Mediasi yang dilakukan tercapai
Kesepakatan. Lalu akhirnya Majelis sidang Mediasi memutuskan, Mengabulkan
Permohonan Pemohon seluruhnya, Membatalkan atau Mengubah Keputusan KPU
Kabupaten Banjarnegara Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 dan
Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 beserta Lampirannya dan
Memerintahkan KPU Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan putusan
tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Adapun
hambatan dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu ini adalah adanya
perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara
Mediator Mediasi dengan Termohon.

Kata Kunci: Peran Bawaslu, penyelesaian sengketa Pemilu.