WIBOWO AJI, ENDRO (2021) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr ). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
|
Text
lampiran.pdf |
Abstract
Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana
demokrasi, oleh karena itu harus dijaga dari semua pelanggaran pemilu diantaranya
tindak pidana pemilu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana
penegakan hukum tindak pidana Pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017; 2) Bagaimana penegakan hukum Perkara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN
Bnr; 3) Apa kendala yang dihadapi saat penegakan hukum Perkara Nomor
136/Pid.Sus/2018/PN Bnr dan solusinya.
Metode pendekatan yang digunakan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi
penelitian deskriptif, dengan metode pengumpulan menggunakan metode
wawancara dan kepustakaan. Analisis datanya secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan proses penegakkan hukum tindak pidana pemilu
perkara nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr, sama seperti dengan proses penegakkan
hukum tindak pidana umum lainnya dengan penerapan asas lex specialist derogat
lex generali. Penegakan tindak pidana pemilu diatur dalam buku kelima UndangUndang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara Nomor
136/Pid.Sus/2018/PN Bnr, merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
dengan dakwaan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017, pada kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama
Prof.Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019
dari pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib bertempat di Golden Room Surya Yudha Park,
Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan Terdakwa
Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang
dihadiri oleh beberapa Kepala Desa. Perkara nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr
majelis hakim memberikan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag
van alle rechtsveronging) kepada terdakwa, karena salah satu unsur dakwaan tidak
terpenuhi. Majelis hakim lebih melihat penegakan hukum dalam makna yang sempit
atau formal artinya penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan
yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan wawancara yang dihimpun penulis
kepada hakim. Kendala yang muncul di beberapa proses: 1) proses kajian, tidak ada
upaya paksa klarifikasi para pihak dan penyitaan barang bukti; 2) ketidakhadiran
ahli, untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim; 3) Celah hukum yang
timbul terkait pendaftaran pelaksana kampanye pemilu berpotensi menimbulkan
penyelundupan hukum; 4) Limitasi waktu. Untuk mengatasi kendala dilakukan
dengan cara sebagai berikut: 1) Upaya paksa yang tidak dimiliki oleh Bawaslu
Kabupaten Banjarnegara dapat diatasi pada saat pemeriksaan di Penyidik
Kepolisian; 2) ketidakhadiran ahli keterangannya diberikan dalam bentuk alat bukti
surat; 3) Celah hukum semoga ada perbaikan dalam Undang-Undang Pemilu; 4)
limitasi waktu, pelibatan gakkumdu dari awal dugaan pelanggaran.
Kata kunci : Hasil temuan, Penegakan, Tindak Pidana, Pemilu.
| Dosen Pembimbing: | Kusriyah, Sri and Widayati, Widayati | nidn0615076202, nidn0620066801 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:27 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:27 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20690 |
Actions (login required)
 |
View Item |
