AJI, BENI (2021) PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TENTANG MATA UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011, PASAL 35 AYAT 1 DAN AYAT 2 DI SAT RESKRIM POLRES CIREBON KOTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
bab 1.pdf |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia
setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang
mengatur Mata Uang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
Bagaimana proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat
Reskrim Polres Cirebon Kota? Apakah hambatan proses penyidikan tindak
pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011,
Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota ? Bagaimana
solusi untuk mengatasi hambatan proses penyidikan tindak pidana tentang mata
uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan
Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota ?
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif.
Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer
yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di wilayah
hukum Polres Corebon Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan
yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Proses penyidikan tindak pidana
tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35
ayat (1) dan ayat (2) di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota terhadap tersangka
Hasan Basir meliputi tindakan berupa: (a) Penangkapan terhadap tersangka yang
selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan; (b) Penahanan terhadap
tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan; (c) Penyitaan
barang bukti selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan; (d) Pemeriksaan
saksi sehingga didapat alat bukti keterangan saksi-saksi; (e) Pemeriksaan
tersangka (f) Kemudian dilakukan pembahasan berupa analisa kasus dan analisa
yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undangundang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; (g) Pembuatan resume oleh
penyidik/penyidik pembantu lalu dibuatkan kesimpulan. Hambatan yaitu
Pertama, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (law enforcement
officer) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pengrusakan uang
kertas rupiah terutama terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai organized
crime. Kedua, lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai
pelaku pengrusakan uang kertas rupiah pada sistem pembuktian. Ketiga,
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku
pengrusakan uang kertas rupiah sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur
subjektif yakni mens rea. Solusi antara lain: a) Penanggulangan kejahatan
pengrusakan uang kertas rupiah yang dilakukan oleh Polri, b) Kerjasama
kepolisian baik regional maupun internasional dapat dilakukan melalui interpol,
badan-badan pemerintah lainnya atau secara langsung.
Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Mata Uang
| Dosen Pembimbing: | Gunarto, Gunarto and Kusriyah, Sri | nidn0605036205, nidn0615076202 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:27 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:27 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20685 |
Actions (login required)
 |
View Item |
