library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg)

Detail Tugas Akhir

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg)

ANTONIUS, AGUNG ARIYANTO (2021) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
cover.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (737kB)
PDF
Text
abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (498kB)
PDF
Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (149kB)
PDF
Text
daftar isi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (505kB)
PDF
Text
bab 1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (736kB)
PDF
Text
bab 2.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (784kB)
PDF
Text
bab 3.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (920kB)
PDF
Text
bab 4.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (503kB)
PDF
Text
daftar pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (513kB)

Abstract

Kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan
keniscayaan sehubungan dengan tindak pidana korupsi berpotensi mengganggu tujuan
pembangunan. Bahayanya tindak pidana korupsi hingga menyentuh keadilan masyarakat
dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Hak dasar warga Negara berupa hak
kepemilikan sertifikat tanah, tercederai dengan aroma pungutan liar dan pemerasan yang
teridentifikasi dalam delik tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Boyolali.

Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisi : (1) Penegakan hukum terhadap
tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di
Kabupaten Boyolali. (2) Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi pelaksanaan
proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Boyolali. (3) Penegakan hukum
masa yang akan datang terhadap tindak pidana korupsi pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Boyolali.

Metode penelitian dalam tesis ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Secara spesifikasi penelitian, artikel ini bersifat deskriptif analisis. Data primer berupa
hasil wawancara berbasis purposive sampling beserta data sekunder meliputi data bahan
hukum primer, sekunder dan tersier, dielaborasi sedemikian sehingga problematika
penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di Kabupaten Boyolali
menjadi jelas dan terang dalam kerangka teori penegakan hukum dan sistem hukum.

Simpulan yang diperoleh: (1) Penegakan hukum dimulai dari laporan pengaduan
masyarakat karena adanya injustice dalam proses pendaftaran sertipikat tanah (Prona).
Pada proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan.
Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum mendakwa tersangka dalam dakwaan tunggal
yaitu melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Tipikor dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .Hasil putusan pidana kepada terdakwa:
pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).(2) Faktor korelatif kriminogen Legal Substance berupa ketentuan
pendaftaran “gratis” dengan syarat tertentu, yang diselewengkan oleh ketua panitia Prona.
Aspek Legal Structure disebabkan oleh kemampuan “struktur kepanitiaan” yang
bermasalah sejak awal terintervensi oleh konflik kepentingan ketua panitia Prona. Aspek
Legal Culture berupa ketidaktahuan masyarakat dalam sosiolegal penyelenggaraan
program Prona.(3) Ke depan perlu strategi Legal Substance (peraturan perundangundangan)

dengan memastikan ketentuan substansi hukum pada tema biaya pendaftaran
lebih transparan dan peningkatan akuntabilitas pengawasannya. Strategi Legal Structure
(penegakan hukum) berbasis due process system yang mampu membuktikan diksi
“memaksa” dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor). Strategi Legal culture
dengan rekayasa sistem hukum pemerintahan yang mampu menjadikan aparat
penyelenggara pemerintahan menjadi pengawas bagi dirinya sendiri.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi kualifikasi Pemerasan,
Prona

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints