Bentuk penyimpangan keuangan negara yang mengakibatkan terjadinya
kerugian keuangan negara yang cukup besar biasanya akibat dari tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tindak
pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan
menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
tahun
1945.

Tujuan

penelitian dalam penelitian ini ialah untuk: 1) Menganalisa dan
mendeskripsikan peran jaksa pengacara negara untuk memulihkan keuangan negara
dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal. 2) Untuk
megetahui dan menganalisa kendala-kendala dan solusi terkait peran jaksa
pengacara negara untuk memulihkan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi
oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal.
Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dalam hal ini
berkaitan dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memulihkan kerugian
keuangan negara dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang
digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif.
Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori
kemanfaatan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara
Tegal dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dapat ditinjau dalam
teori pengembalian aset dan teori keadilan yang merupakan bagian terpenting
dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. pengembalian aset
keuangan negara yang diupayakan oleh Jaksa Pengacara Negara Kota Tegal melalui
upaya penyitaan maupun perampasan asset negara telah sesuai dengan perspektif
keadilan. Mengacu pada teori keadilan dan kemanfaatan dengan meletakkan
tanggungjawab pidana serta perdata kepada pelaku tindak pidana korupsi dan ahli
warisnya diharapkan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan
tersebut dapat dikembalikan seutuhnya sebagai bentuk keadilan terhadap pelaku,
negara dan masyarakat yang dirugikan. Sedangkan dari segi kemanfaatan maka
pengembalian kerugian keuangan negara merupakan sistem penegakan hukum
yang sangat baik secara pidana maupun perdata, sekaligus mencegah penggunaan
atau pemanfaatan aset-aset yang dihasilkan dari korupsi sebagai alat atau sarana
oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Kata Kunci : Peran, Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi