AKRIMA, FITRIANI (2021) PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI POLRES BOGOR). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
cover.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (575kB)
abstrak.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (227kB)
publikasi.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (89kB)
daftar isi.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (226kB)
bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (628kB)
bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (887kB)
bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (623kB)
bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (228kB)
daftar pustaka.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (567kB)
Abstract
Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Rangka Mewujudkan
Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Bogor). Tesis: Program
Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan
Agung, Semarang. 2021
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang
proses penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor; 2) Untuk
mengetahui dan menganalisis tentang penangguhan penahanan dapat mewujudkan
perlindungan hak asasi manusia, dan Untuk mengetahui dan menganalisis tentang
kendala-kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dan upaya
mengatasinya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dengan
kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan
penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang
terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan teori penegakan hukum, hak asasi manusia, dan keadilan.
Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa Proses penangguhan
penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor diberikan terhadap tersangka yang
melakukan tindak pidana dan dilakukan oleh penyidik, dimana tersangka perkara
tindak pidana mengajukan alasan-alasan yang kuat dan dapat
dipertanggungjawabkan permintaan atau permohonan penangguhan penahanan
yang nantinya dapat dipakai dasar pertimbangan dan sesuai dengan Pasal 31
KUHAP telah dinyatakan bahwa penangguhan diadakan berdasar syarat yang
ditentukan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.
Kata Kunci : Penangguhan, Penahanan, Tersangka, Perlindungan, Hak Asasi
Manusia
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:24 |
| Last Modified: | 07 Jan 2022 06:24 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20651 |
