Jelas dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kelalaian atau kealpaan dalam berkendaraan bermotor merupakan sebuah tindak pidana yang pasti ada pertanggungjawaban pidananya. Dilihat dari umur pelaku perkara kecelakaan lalu lintas banyak diantaranya pelaku masih dibawah umur dan permasalahan bertambah kemudian apabila dalam kasus kecelakaan tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia. Disini keprefesionalan kepolisian dikedepankan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tersebut.
Peneliti memilih Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagai obyek penelitian, alasan penentuan tersebut adalah untuk mencari data yang diperlukan sebagai bahan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif untuk melihat realitas implemetasi peraturan yang ada. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder data tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perkara pidana dan wawancara dengan nara sumber.
Dalam kasus kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur diselesaikan dengan metode proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan pendekatan keadilan restorative yaitu Diversi. Perbedaan proses peradilan orang deawasa dan anak dalam perkara ini sangat jelas, karena anak yang berhadapan dengan hukum harus mendasar pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan diversi itu sendiri yaitu faktor hukum, faktor apratur penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor sarana dan prasarana.
Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA khususnya Diversi wajib diupayakan bagi anak yang berhdapan dengan hukum, perlakuan yang khusus jelas sangat berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Tuntutan penegak hukum sangat berat dalam menegakkan hukum sekarang-sekarang ini, tindakan prefesional harus diekedepankan guna terciptanya kedalilan untuk semuanya dengan tetap mengedapankan standar operasional prosedur yang ada dan beberapa faktor-faktor yang mendukung lainnya.

Kata kunci : Anak, Kecelakaan, Kepolisian, Lalu Lintas, Penegakan Hukum.