NURMAYANTI, AYNUN (2020) PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI KOTA PEKALONGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Baca Disini (332kB) | Download (332kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (99kB) | Download (99kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (100kB) | Download (100kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (167kB) | Download (167kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (254kB) | Download (254kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (234kB) | Download (234kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (310kB) | Download (310kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (357kB) | Download (357kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (102kB) | Download (102kB)

Abstract

Pengaturan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. PP ini secara substansi berusaha mengatur seluruh perizinan di Indonesia, namun dalam praktek pelaksanaannya PP hanya dapat menjangkau sebagian perizinan di Indonesia. Sehingga masih terdapat perizinan yang diatur dengan sistem yang sudah berjalan di masing-masing pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat, Provinsi, ataupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan semangat perizinan OSS yang ingin menerapkan keseragaman dalam satu portal, satu data, dan satu format izin di seluruh Indonesia. Di Kota Pekalongan belum seluruh perizinannya terjangkau oleh pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Masih ada beberapa perizinan yang masih menggunakan sistem perizinan online yakni “Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE)”. Terdapat kendala yang dihadapi di Kota Pekalongan dalam penerapan OSS ini yakni terbitnya PP 24/2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya, Sistem OSS yang belum siap, NSPK terbit melewati ketentuan 15 (lima belas) hari sejak terbitnya PP, sistem OSS belum menggunakan Digital Signature, dan lemahnya aspek pengawasan, serta tidak efiesiennya pengurusan izin.
Kata kunci : OSS, Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Widayati, Widayati | nidn0605036205, nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	18 Oct 2021 07:41
Last Modified:	18 Oct 2021 07:41
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20464

Actions (login required)

View Item