Pengaturan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. PP ini secara substansi berusaha mengatur seluruh perizinan di Indonesia, namun dalam praktek pelaksanaannya PP hanya dapat menjangkau sebagian perizinan di Indonesia. Sehingga masih terdapat perizinan yang diatur dengan sistem yang sudah berjalan di masing-masing pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat, Provinsi, ataupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan semangat perizinan OSS yang ingin menerapkan keseragaman dalam satu portal, satu data, dan satu format izin di seluruh Indonesia. Di Kota Pekalongan belum seluruh perizinannya terjangkau oleh pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Masih ada beberapa perizinan yang masih menggunakan sistem perizinan online yakni “Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE)”. Terdapat kendala yang dihadapi di Kota Pekalongan dalam penerapan OSS ini yakni terbitnya PP 24/2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya, Sistem OSS yang belum siap, NSPK terbit melewati ketentuan 15 (lima belas) hari sejak terbitnya PP, sistem OSS belum menggunakan Digital Signature, dan lemahnya aspek pengawasan, serta tidak efiesiennya pengurusan izin.
Kata kunci : OSS, Perizinan Berusaha Terintegrasi.