Tindak pidana penipuan dan penggelapan diberitakan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan paling banyak dilaporkan ke pihak kepolisian. Maraknya kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan bentuk atau modus operandi tindak pidana penipuan menjadi beragam dan sulit untuk dilacak. Disamping itu pula, faktor kebutuhan ekonomi dan gaya hidup konsumtif menjadi faktor yang utama para pelaku menjalankan aksinya. Pergantian kerugian materiil yang diderita oleh korban merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak-hak korban yang selama ini dikesampingkan dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara dengan adanya kesepakatan perdamaian pada kasus penipuan dan penggelapan merupakan salah satu upaya korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku, namun prosesnya belum diatur dengan jelas pada tingkat penyidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder sehingga metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan konsep restorative justice, teori sistem hukum dan teori hukum progresif.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana yang bertitik tolak pada dua komponen basis hukum yaitu peraturan (rules) dan perilaku (behavior). Komponen peraturan nampak dari beberapa aturan hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan yang telah diatur dalam peraturan kepolisian, disamping itu pula komponen perilaku anggota Polri terlihat dalam penerimaan laporan yang pro-rakyat dan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana.

Kata kunci : progresivitas, tindak pidana penipuan dan penggelapan, restorative justice.