Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai mata pencaharian dengan jaringan atau sindikat yang terorganisasi dengan rapi atau ada juga yang melakukannya karena himpitan ekonomi sehingga memaksa si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut karena dalam pikirannya sudah tidak ada lagi jalan keluar selain mencuri. Dalam hal ini hakim untuk memberikan Putusan pidana harus memberikan kemanfaatan kepada terpidana untuk menjalani pemidanaanya dan kehidupan setelah keluar dari lembaga permasyarakatan untuk kembali ke masyarakat lagi. Karena pemberian pidana yang tidak adil nantinya akan berpengaruh pada kelangsungan hidup terpidana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) kebijakan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan tujuan pemidanaan, (2) kebijakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang harusnya berdasarkan tujuan pemidanaan yang dianalisa dari tujuan pemidanaan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data secara kualitatif dan permasalahan dianalisis dengan teori relatif pemidanaan, teori keadilan dan pertimbangan hakim.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) dalam alur putusan pada putusan perkara no.71/Pid.B/2019/PN.Blora menerangkan bahwasanya hakim melaksanakan pertimbangan berdasarkan yuridis pada Pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum yang mana menentukan unsur-unsur yang ada pada tindakan terdakwa saat melaksanakan aksi pencurian. Pertimbangan yang dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan juga berupa pengertian terhadap tujuan pemidanaan sendiri, (2) Tujuan pemidanaan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang didukung oleh unsur yuridis pada Pasal 56 RUU KUHP, dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pencurian, Tujuan Pemidanaan.