Adanya ketentuan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pencari kredit dengan tanpa harus menyerahkan barang yang dijaminkan secara fisik seperti dalam gadai. Fidusia di dalam pelaksanaannya kemudian tidak dipergunakan oleh para pengusaha saja, tetapi dipergunakan juga oleh masyarakat pada umumnya. Obyek fidusia semula hanya benda bergerak tetapi dalam perkembangannya juga dapat diterapkan terhadap benda tetap. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia lebih mempertegas apabila ada wanprestasi seperti contoh penggelapan maka sudah menjadi wilayah hukum pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) aspek pidana pada pengalihan yang terjadi pada jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan, (2) kendala dalam optimalisasi hukum pidana dalam implementasinya pada proses peradilan pidana terhadap kasus pengalihan jaminan fidusia, (3) pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan jaminan fidusia pada Putusan Nomor 73/Pid.sus/2012/PN.Blora jo no.02/Pid/2013/PT/Smg jo no.1310K/Pid.sus/2014.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data secara kualitatif dan permasalahan dianalisis dengan teori jaminan, teori kepastian hukum, dan teori pemidanaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Aspek pidana yang ada dalam pengalihan objek jaminan fidusia terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal-pasal pada KUHP yang bisa menjerat pelaku bilamana memenuhi unsur pidana pada KUHP, (2) Kendala dalam optimalisasi ketentuan pidana undang-undang jaminan fidusia berasal dari faktor internal penegak hukum dan fasktor eksternal menyangkut pengalihan objek jaminan fidusia dan kelemahan substansi ketentuan pidana Undang-Undang jaminan fidusia, (3) Putusan PN Blora No.73/Pid.Sus/2012/PN.Bla memutuskan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang telah memenuhi unsur pada ketentuan pidana Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Aspek Pidana, Pengalihan Jaminan Fidusia, Peradilan Pidana